Gegernya dugaan video asusila yang menyeret oknum pegawai Dinas Pendidikan Kota Kediri mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen Antropologi Filsafat Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel, menilai kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cermin rapuhnya tata kelola sumber daya manusia (SDM) dalam institusi publik. Kepada media ini, Dr. Hipolitus—yang akrab disapa Doktor Hipo—menegaskan ada dua langkah utama yang seharusnya segera dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri, yakni pendekatan internal dan eksternal.
Menurutnya, langkah pertama adalah penanganan internal terhadap oknum yang diduga terlibat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dan empatik. “Dia perlu diajak bicara, perlu ditemani. Bagaimanapun juga dia adalah kolega dalam satu rumah tangga institusi. Ketika satu orang terkena masalah seperti ini, itu tamparan bagi kita semua,” ujarnya. Doktor Hipo menegaskan, viralnya kasus ini bukan lagi semata soal pribadi, melainkan sudah menyeret nama baik institusi. Karena itu, penyelesaian harus menyentuh sisi personal oknum yang bersangkutan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono (pegang mic) saat beraudiensi dengan massa GRIB Jaya (Rabu 17 Desember 2025)
“Sekali lagi, ini saudaramu, ini bagian dari rumah tanggamu. Buat dia nyaman, karena proses ini jelas tidak mudah secara psikologis,” tambahnya.
Pendekatan Eksternal: Rekonsiliasi Demi Kepercayaan Publik
Langkah kedua, lanjut Doktor Hipo, adalah penanganan eksternal. Mengingat kasus ini sudah viral, terkonfirmasi, dan diketahui publik luas, dinas tidak bisa bersikap defensif. Ia menilai rekonsiliasi dengan massa pelapor, dalam hal ini GRIB Jaya, menjadi langkah yang bijak.
“Kalau faktanya sudah terang benderang, mau apa lagi? Menurut saya harus ada rekonsiliasi. Ini penting untuk meredam gejolak dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Masalah Lebih Dalam: Gagal Mengenali Kompleksitas Manusia
Lebih jauh, Doktor Hipo menilai kasus ini menunjukkan kegagalan institusi dalam memahami kompleksitas manusia di dalam dunia pendidikan. “Dunia pendidikan itu bukan sekadar orang sekolah. Ini aktivitas raksasa dengan manusia-manusia yang kompleks. Mereka punya tekanan, konflik batin, dan persoalan hidup yang tidak selalu terlihat,” jelasnya. Ia menduga, oknum pelaku sendiri mungkin tidak pernah membayangkan bahwa tindakan yang dilakukan akan meledak menjadi persoalan besar. Namun, kerumitan psikologis itu bisa muncul kapan saja jika tidak dikelola dengan baik.
Peta SDM dan Pencegahan Dini
Sebagai solusi jangka panjang, Doktor Hipo menekankan pentingnya pemetaan SDM secara komprehensif di lingkungan Dinas Pendidikan. “Minimal dinas harus punya peta SDM. Kita harus tahu karakter pegawai, potensi masalah, lalu melakukan intervensi sejak awal. Jangan menunggu sampai kita terperangah ketika masalah sudah meledak,” ujarnya. Ia juga mengkritik pola kerja birokrasi yang hanya menekan pegawai dengan target kinerja.
“Pegawai sekarang dikejar IKU, kerja, kerja, kerja. Tapi lupa dicharge secara emosional. Ibarat baterai HP, dituntut terus memberi energi, tapi tidak pernah diisi ulang,” katanya.
Dampak Sosial dan Tanggung Jawab Pimpinan
Doktor Hipo menegaskan, bila kasus ini tidak ditangani secara tuntas, maka kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan Kota Kediri akan tergerus. Ia bahkan mengibaratkan pejabat publik sebagai wajah pimpinan daerah. “Saya pernah bilang ke seorang bupati, para kepala dinas itu wajahmu. Kalau mereka duduk bukan karena potensi, tapi faktor lain, yang rusak bukan hanya mereka, tapi bupati, wakil bupati, dan sekda,” ungkapnya. Ia menutup dengan kritik tajam terhadap praktik penempatan jabatan berbasis balas jasa politik. “Bukan karena dulu pikul spanduk kampanye lalu seseorang pantas duduk di jabatan itu. Penempatan yang keliru adalah bom waktu,” pungkasnya.***